Berita

  • 12 Jan 2021
  • Harian Bisnis Indonesia

Utak-Atik Pajak Asuransi

Apa jadinya jika klaim asuransi Anda dipotong pajak penghasilan atau PPh? Menariknya, terdapat perubahan klausul syarat terkait pengecualian klaim dalam UU Cipta Kerja. 

Bayangkan Anda merupakan nasabah yang membeli asuransi dengan kontrak selama 25 tahun. Asuransi itu Anda beli untuk menikahkan anak kira-kira pada 25 tahun mendatang, meskipun saat ini anak Anda masih berusia 1 tahun. 

Pembelian asuransi untuk keperluan di masa yang akan datang seperti itu memang lazim karena memberikan dua keuntungan, yakni adanya manfaat santunan jika Anda selaku pemegang polis meninggal dunia. 

Lalu, jika selama masa kontrak tidak terjadi risiko, nilai premi dan pengembangannya dapat diperoleh saat jatuh tempo. Katakanlah, Anda dikenakan premi Rp80 juta per tahunnya selama 10 tahun. 

Sebanyak Rp800 juta telah dibayarkan dalam 10 tahun masa asuransi dan Anda tinggal menunggu 15 tahun selanjutnya untuk memperoleh manfaat, karena asuransi itu merupakan produk dwiguna atau endowment. 

Premi yang dibayarkan itu akan dikembangkan oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga Anda berhak memperoleh manfaat Rp1 miliar pada akhir masa kontrak polis. 

Namun saat uang itu akan kembali kepada Anda, terdapat potensi pemotongan PPh terhadap pengembangan nilai dari premi itu. Potensi itu muncul dari berlakunya Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja. 

Beleid itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e. Dalam ketentuan lama tertulis bahwa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak. 

Dalam UU Cipta Kerja, pengecualian objek pajak itu berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. 

Dari sisi redaksional, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan jika mengacu kepada ketentuan omnibus law, akan terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas. 

Togar menilai bahwa ketentuan baru itu menyiratkan jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh. 

Hal itu, menurutnya, mengubah esensi dasar asuransi jiwa. “Esensi yang seharusnya melindungi pemegang polis dari risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia, menjadi dibatasi dengan sudut pandang bahwa asuransi hanya dalam konteks jika risiko tadi terjadi. 

Kalau tidak [terjadi], tidak dihitung asuransi, sehingga pembayaran manfaatnya kena PPh,” ujar Togar kepada Bisnis, Senin (11/1). Penilaian Togar itu perlu dilihat bersama dengan karakteristik produk-produk asuransi jiwa yang ada saat ini. 

Banyak asuransi yang sudah mengalami pengembangan dari marwahnya sebagai proteksi, seperti dwiguna yang menjadi analogi di awal dan produk unit-linked. 

Kedua produk itu tetap memberikan proteksi kepada pemegang polisnya, tapi disertai pengembangan manfaat melalui investasi, baik yang dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dalam produk dwiguna atau yang melibatkan keputusan pemegang polis dalam produk unit-linked. 

TIDAK BISA DIBATASI 

Menurutnya, pembayaran manfaat tidak dapat serta-merta dibatasi hanya saat risiko terjadi, karena dalam beberapa kondisi nasabah harus mencairkan polisnya untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi. 

Selain itu, kembali kepada analogi di awal tulisan, Togar menilai adanya potensi pajak ganda dari pembayaran klaim. Dalam proses pengembangan manfaat, perusahaan asuransi telah membayarkan pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah. 

Pembayaran pajak itu kemudian disertai oleh potongan PPh terhadap pemegang polis, jika pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaaan, dan meninggal dunia. Hal itu menjadi kontras karena dalam kondisi terdekat, banyak pemegang polis yang terpaksa melakukan pencairan klaim karena kebutuhan dana. 

AAJI mencatat pada kurun Januari–September 2020 bahwa pembayaran klaim nilai tebus (surrender) mencapai Rp67,45 triliun. Jumlah klaim dari nasabah yang menghentikan polisnya itu mencakup 61,5% dari total klaim industri asuransi jiwa senilai Rp109,6 triliun. 

Selain itu, dalam rentang waktu yang sama terdapat pembayaran klaim penarikan sebagian (partial withdrawal) senilai Rp10,3 triliun atau 9,4% dari total klaim industri. Jika dijumlahkan, klaim karena kedua alasan itu mencakup sekitar 70,9% dari klaim industri. 

Jumlahnya terpaut tinggi jika dibandingkan dengan klaimklaim karena risiko-risiko yang tercantum dalam ketentuan omnibus law, yakni klaim meninggal dunia senilai Rp8,8 triliun atau 8,02% dan klaim kesehatan senilai Rp7,6 triliun atau 6,98%. 

Adapun, klaim akhir kontrak tercatat senilai Rp11,68 triliun atau 10,65%, tetapi tidak diperinci berasal dari jenis polis apa saja. “Di sisi lain, ketentuan ini pun seperti berbeda spirit-nya bila dibandingkan dengan industri lain. 

Selama ini kan kita lihat bahwa spirit UU Cipta Kerja adalah efi siensi, insentif, dan lain-lain, tetapi jadi beda untuk industri asuransi jiwa, ini aneh,” ujar Togar.
 
Dia mengkhawatirkan adanya gangguan terhadap industri asuransi jiwa jika ketentuan perpajakan itu berlaku, sehingga berharap bahwa UU 36/2008 tetap menjadi acuan. 

AAJI pun berharap agar kebijakan yang ada dapat mendorong kemajuan industri asuransi jiwa yang dapat menopang kegiatan perekonomian. Togar mengaku bahwa pihaknya belum mengetahui pasti bagaimana pengaruh kebijakan omnibus law itu terhadap individu pemegang polis, karena masih menunggu aturan turunan dari pemerintah. 

Namun, dia meyakini bahwa pelaporan pajak individu akan terpengaruh. Menurutnya, premi asuransi jiwa dan hasil investasinya berpotensi wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan (spt) pajak sang pemegang polis. Namun, pihaknya belum mengetahui bagaimana perhitungan pajak itu akan berlaku. 

“Bayangkan kalau kontrak polisnya tahunan, katakanlah 20 tahun, mesti dicatat terus itu setiap tahunnya. Sudah susah menjual asuransi jiwa, tambah ketentuan ini, khawatir makin malas yang beli,” ujarnya. 

Dia pun menyatakan bahwa AAJI tidak pernah disertakan atau diberitahukan saat proses perubahan ketentuan PPh bagi pemegang polis itu. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ketentuan yang ada dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan pemegang polis. 

Sementara itu, pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai bahwa terdapat intensi untuk membatasi tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari produk-produk asuransi seiring adanya perubahan klausul pengecualian objek PPh tersebut. 

Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan perkembangan produk asuransi yang beberapa di antaranya menjadi bauran antara instrumen pelindung risiko dengan instrumen investasi dan tabungan. 

Perkembangan itu membuat manfaat asuransi bukan hanya perlindungan dari risiko seperti sakit, kecelakaan, dan kematian, tetapi tidak lagi bergantung kepada risiko itu. 

“Artinya, ditinjau dari aspek sumber aliran penghasilan, ini telah mejadi suatu aliran penghasilan yang berasal dari sistem modal. Dalam sistem PPh di Indonesia, penghasilan dari modal lainnya tetap dikenakan pajak,” ujar Bawono kepada Bisnis. 

Instrumen-instrumen seperti deposito dan surat berharga, menurut Bawono, tetap dikenakan pajak karena memberikan imbal hasil. Maka dari itu, jika produk asuransi yang substansinya tidak murni proteksi dikecualikan dari PPh, berpotensi terjadi ketidaksetaraan perlakuan. 

Dia menilai bahwa ketidaksetaraan itu berpotensi mendistorsi perilaku usaha. Namun, ketentuan dan dampaknya itu perlu dilihat setelah terdapat ketentuan yang lebih detil dan penjelasan dari pemerintah terhadap aturan pengecualian dari objek PPh itu. “Penjelasan lebih lanjut mengenai konteks dan interpretasi hal tersebut perlu menunggu dari otoritas,” ujarnya. 


  • 12 Jan 2021
  • Harian Bisnis Indonesia